Apa saja pembuktian khusus dalam sengketa perkawinan?

thumbnail

Didalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat pembuktian yang secara khusus tentang sengketa perkawinan, yaitu:
       

                   1.   Pembuktian dalam hal cerai talak (pasal 70)

Jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Pada sidang tersebut si suami atau di wakilkan oleh kuasa hukumnya mengucapkan ikrar talak yang di hadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri atau kuasanya tidak hadir maka , suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar  talak di persidangan. Dan jika dalam waktu 6 bulan sejak mentapkan hari sidang penyaksian ikrar talak , suami tau wakilnya tidak hadir maka gugurlah kekuatan penetapan tesebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

                2. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (pasal 74).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian , sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

       3.   Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit (pasal 75)

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat suami tidak dapat bekerja atau menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter, dan jika setelah di periksa oleh dokter memang benar penyakit yang di derita oleh suami tadi berakibat tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami maka keterangan dari dokter tadi dapat dijadikan sebagai bukti dalam memperoleh putusan perceraian.

     4. Pembuktian dalam gugatan didasarkan atas alasan syiqaq        (pasal 76).

Apa itu syiqaq? Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri. Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang –orang yang dekat dengan suami ataupun isteri.  Setelah mendengar keterangan dari saksi –saksi yang berasal dari keluarga atau orang –orang yang berasal dari kedua belah pihak maka pengadilan mengangkat seseorang atau lebih dari mereka untuk dijadikan hakim. Tujuan diangkatnya menjadi hakim adalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq

        5.  Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal 87).

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina , sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama  sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Hal ini biasanya dilakukan berkaitan dengan sumpah li’an, yaitu sumpah yang dilakukan oleh suami di persidangan disebabkan karena si isteri di tuduh melakukan zina dan suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi.


Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun semoga bermanfaat bagi teman –teman sekalian.

Perbedaan Penyelidikan dengan Penyidikan

thumbnail


Apa itu penyelidikan? KUHAP pasal 1 angka 5 jo Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 1 angka 9 tentang Kepolisian  memberikan definisi penyelidikan sebagai berikut : “ penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Apakah penyelidikan ini sama dengan resese? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk di periksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Dan orang yang melakukan tugas penyelidikan di sebut sebagai penyelidik, sesuai KUHAP pasal 1 angka 5 jo Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 angka 8 yaitu “ penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.
Dalam  rangka  penyelidikan,  penyelidik  mempunyai wewenang sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:
a.        karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1.      menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya  tindak pidana;

2.      mencari keterangan dan barang bukti;
3.      menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4.      mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung-jawab .
b.       atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1.      penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan   dan penahanan;
2.      pemeriksaan dan penyitaan surat;
3.      mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4.      membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Bagaimana dengan penyidikan? menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang  RI  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Nah jadi yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik sesuai Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang  RI  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah ”Pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia  atau  pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :
a.        pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b.       pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Jadi penyidik selain polisi negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.
Kalau di dalam bahasa Belanda penyidikan ini sama dengan opsporing. Menurut de pinto, menyidik (opsporing) berarti “ pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”

 Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena  kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:
a.      Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.      Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.       Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.     Melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan;
e.      Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.        Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.      Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi;
h.      Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.        Mengadakan penghentian penyidikan;
j.        Mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung- jawab.

Jadi yang menjadi perbedaannya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu tindak pidana sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari bukti guna menemukan tersangkanya. Bisa dibilang proses penyelidikan dahulu kemudian baru dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Bagaimana sobat daun, apakah sudah tau  perbedaan penyelidik dan penyidik?
Semoga  bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Salam.






Apa itu Hak Ulayat?

thumbnail


Apa itu Hak Ulayat? Hak Ulayat diatur dalam pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat – masyrakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh betentangan dengan undang-undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.”


Prof. Boedi Harsono dalam bukunya tentang Hukum Agraria Indonesia Jilid 1,  Hak ulayat memiliki ketentuan – ketentuan pokok, ketentuan pokoknya adalah sebagai berikut:

      1.    Sebutan dan isinya

Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hukum konkret antara masyarakat – masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang di sebut tanah ulayat. Hak ulayat ini memiliki 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik.

2.    Pemegang haknya

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah atau daerah yang disebut sebagai tanah ulayat itu. Ada yang teritorial, karena warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama.

3.  Tanah yang dihaki

Yang menjadi objek Hak Ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Tidak selalu mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas tanah ulayat suatu masyarakat adat teritorial.

 4.  Terciptanya hak ulayat

Terciptanya hak ulayat ini sobat daun dimulai pada masa nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertetu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat.
Bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, sehingga mereka menjadi masyarakat hukum adat yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

       5.   Hak ulayat dalam hukum tanah nasional

Nah ini yang terakhir sobat, dan tentunya kita bertanya-tanya eksistensi dari hak ulayat, apakah hak ulayat ini berlaku dalam hukum tanah nasional? Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada sobat. Untuk mengetahuinya bisa dilihat atau di ketahui dari kegiatan kepala adat dan para Tetua adat yang masih diakui sebagai orang yang mengemban tugas wewenang untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat. Meskipun diakui , tentunya dibatasi pelaksanaannya. Dalam artian tentunya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan rasa persatuan dan tidak boleh beretentangan dengan Undang- Undang yang lebih tinggi. 
Hak ulayat yang pada kenyataanya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. untuk sekarang ini, kekuatan hak ulayat semakain berkurang, hal ini disebabkan karena dengan menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat.


Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.

Prapenuntutan dan Penuntutan

thumbnail


Apa itu prapenuntutan? Didalam KUHAP tidak di jelaskan mengenai definisi prapenuntutan. Menurut Prof. jur Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Hukum Acara pidana “kalau kita telaah pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.” Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenunutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Kemudian, bagaimana dengan penuntutan? Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi penuntutan yaitu: “Menuntut seseorang terdakwa dimuka Hakim adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”
Definisi penuntutan di dalam KUHAP mirip dengan definisi yang di berikan Wirjono Prodjodikoro , tetapi ada perbedaan dalam kata “terdakwa” dimana di dalam definisi yang di sampaikan Wirjono Prodjodikoro dengan tegas kata “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

Lalu siapa yang berhak mengajukan penuntutan? Di dalam pasal 137 KUHAP dengan jelas menyebutkan “ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.
Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu? Kemudian, apakah jaksa agung juga berwenang menuntut siapapun di seluruh Indonesia?

Menurut E. Bon – Sosrodanukusumo di dalam bukunya tentang tuntutan pidana, seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana diangkat. Jadi, seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat menjadi kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.

Jadi bisa di simpulkan tahapan prapenuntutan dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan. Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun, semoga bermanfaat.

Apa itu sidang keliling dan sidang berkamar?

thumbnail

Sidang keliling ini maksudnya bukan sidangnya sambil keliling :D, yang dimaksudkan adalah sidang yang  dilakukan di luar pengadilan itu terletak, misalnya sidang dilakukan di kecamatan – kecamatan tempat pengadilan itu berwenang. Kemudian untuk sidang berkamar, sidang berkamar ini maksudnya adalah pada suatu pengadilan di waktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majelis hakim, biasanya sih karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim pun memungkinkan.
Sidang keliling atau sidang di tempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan. Prinsip pokoknya yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk melakukan sidang keliling atau sidang berkamar ini tentunya pengadilan memerlukan tenaga hakim yang banyak dan juga untuk sidang keliling di butuhkan  biaya jalan bahkan alat transportasi yang cukup untuk melakukan sidang.

Sekian informasi yang dapat kami berikan kepada sobat daun, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman – teman semua. Salam.