Sistem Religi Masyarakat Melayu Kepulauan

thumbnail

            Religi adalah kepercayaan terhadap adanya kekuatan yang berada diluar kekuasaan manusia (kekuatan supranatural). Manusia meyakini keberadaan kekuatan tersebut bahkan kekuatan tersebut ikut menentukan jalan hidup manusia. Kekuatan supranatural tersebut terwujud pada kepercayaan adanya dewa, makhluk halus, kekuatan sakti, Tuhan, dan ilmu gaib.
         Tindakan dan prilaku religius pada manusia akan muncul akibat keterbatasan akal pikiran manusia dalam menghadapi hal-hal diluar batas kemampuannya. Hal tersebut diimplementasikan dalam kegiatan berupa upacara.
       Pada masyarakat adat orang laut, selain percaya kepada Tuhan (agama) mereka masih mempercayai adanya makhluk halus, tempat-tempat sakti dan ilmu gaib. Tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat yang sakti, dan didiami oleh makhluk halus adalah pohon besar, teluk, sumur, pulau, laut, dan lainnya.
            Agama dan kepercayaan merupakan suatu kekuatan yang sangat berperan dalam membentuk masyarakat dan kebudayaan. Agama ditujukan pada pengabdian serta kepatuhanterhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sedangkan kepercayaan dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan yang diharapkan bantuannya untuk menolong atau melindungi diri sesorang atau masyarakat.

PERCAYA TERHADAP TUHAN (ADANYA AGAMA)
           Kebanyakan Masyarakat Adat Orang Laut yang bermukim di Pulau Lipan mayoritas beragama Islam, sedangkan yang lainnya beragama Kristen. Tetapi pada kenyataannya kebanyakn dari mereka belum melaksanakan ajaran agama sebagaimana mestinya.
          Bagi masyarakat yang beragama Islam, pembinaan ataupun ceramah-ceramah agama diberikan oleh para mubaligh yang datang dari luar Pulau Lipan dan dari pejabat Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Ceramah agama ini dilaksanakan 1x seminggu di Mushalla Nurul Islam yang terletak di pemukiman masyarakat Pulau Lipan pada malam hari. 
         Dari penuturan kepala RT setempat, kebanyakan warga belum memahami melaksanakan ajaran agama dan bahkan ada yang tidak mau tahu tetang agama. Apabila diadakan ceramah-ceramat agama di Mushalla hanya sebagian kecil saja dari masyarakat terebut yang hadir. Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena disamping belum ada kesadaran tentang agama, mereka selalu disibukkan dengan kegiatan mereka sehari-hari.
      Mencermati aktivitas mereka sehari-hari, mereka turun kelaut pagi hari jam 8.00 dan jam 20.00/21.00 malam hari baru kembali. Dan sebaliknya jika turun kelaut malam hari jam 19.00/20.00 malam, maka mereka baru kembali pada pagi hari. Barangkali kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan Masyarakat Adat Orang Laut kurang memperhatikan masalah agama. Hal ini seharusnya juga menjadi pemikiran atau pertimbangan bagi para mubaligh dalam menetapkan waktu pembinaan masalah keagamaan masyarakat.
    Bagi masyarakat yang telah menyadari adanya kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan, mereka telah melaksanakan nya sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka sangat mengharapkan kedatangan mubaligh ataupun orang-orang yang memberi penjelasan tentang pelaksanaan ajaran agama. 
          Dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam, kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas mendatangkan penceramah untuk memberikan pengajian yang berhubungan dengan hari besar yang diperingati. Seperti peringatan Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi Muhammad s.a.w dan lain-lain. Sedangkan kegiatan lain seperti lomba azan, membaca surah-surah pendek (Juz Amma) yang diikuti oleh anak-anak belum ada. Untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat dua hari raya, masyarakat (Pulau Lipan) harus pergi ke Desa Penuba, karena di Desa Penuba terdapat masjid dan lapangan untuk pelaksanaan sholat tersebut. Bagi masyarakat yang telah meyadari adana kewajiban-kewajiban tertentu (eperti sholat Jumat harus silaksanakan secara berjama’ah di masjid) maka mereka tidak akan turun kelaut pada hari Jumat karea mereka kana melaksanakan sholat Jumat pada 12.00/13.00 siang. Dan, kalau memungkinkan atau sangat diperlukan maka mereka akan kelaut pada malam harinya.
      Begitu juga pelaksanaan sholat lima waktu setiap harinya bagi masyarakat yang sedang bekerja dilaut, mereka bisa melaksanaakan di tempat-tempat yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan bagi yang belum menyadari kewajiban-kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim/muslimah, maka mereka akan sulit melaksanakannya. Dan semuanya itu tentunya tidak terlepas dari  pengetahuan dan cara mereka berpikir.
     Di Mushalla Nurul Islam, selain dipergunakan untuk sholat berjama’ah dan ceramah-ceramah agama, juga dijadikan tempat belajar mengaji Al-Qur’an dan pelajaran keagamaan yang dilaksanakan setiap sore dari jam 15.00 s/d 17.00 sore.
      Anak-anak yang mengikuti pendidikan agama ini tidaklah banyak. Anak-anak belum menyadari pentingnya pendidikan agama bagi mereka sedangkan motivasi dari orang tua sangat kurang. Bahkan diantara anak-anak tersebut ada yang berkeinginan untuk belajar agama, tepapi orang tua menginginkan anak-anaknya utuk ikut bersama mereka pergi kelaut membantu mereka menangkap ikan.
    Bagi masyarakat yang telah menyadari pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak, maka mereka selain menyuruh anaknya mengikuti pendidikan agama di Mushalla, juga ditambah dengan pelajaran tambahan pada guru (orang yang mengetahui tentang agama Islam) pada waktu yang lain. Orang tua yang seperti ini menginginkan anak-anaknya nanti lebih pintar dari mereka dan punya pengetahuan agar mereka hidup lebih baik dari orang tua mereka.

KEPERCAYAAN PADA MAKHLUK HALUS
     Sebelum memeluk agama, religi yang mengatur prilaku Masyarakat Adat Orang Laut mengandung konsep animisme. Animisme adalah suatu sistem kepercayaan kepada jiwa dan makhluk halus yang berada dialam sekeliling tempat tinggal manusia (Ariyono Suyono: 1985). Disamping itu juga kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang terdapat pada seseorang, hewan, pohon besar, dan sebagainya (dinamisme).
         Dengan demikian didunia ini selain didiami oleh makhluk hidup, juga didiami oleh roh-roh orang yang sudah meninggal dunia dan makhluk halus. Roh atau arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia diyakini masih tetap berada di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Arwah nenek moyang akan murka kepada anak cucu/masyarakat aapabila mereka tidak memelihara adat istiadata atau kebiasaan-kebiasaan yang telah mereka wariskan. Kemarahan tersebut bisa berwujud bencana alam, kesusahan hidup, timbulnya berbagai macam penyakit dan sebagainya.
           Hal-hal yang telah disebutkan diatas pada akhirnya mendorong masyarakat untuk mengadakan pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang ataupun kekuatan-kekuatan gaib yang terdapat pada tempat-tempat tertentu. Pemujaan ini diwujudkan dalam bentuk upacara ataupun pemberian sesajen yang diiringi dengan pembacaan mantra atau jampi-jampi.
        Mantra atau jampi adalah sarana komunikasi yang dapat menghubungkan antara manusia dengan roh nenek moyang ataupun kekuatan gaib yang dilakukan dengan perantaraan dukun/bomo. Dukun atau bomo sangat berperan dalam menentukan sebuah upacara.
        Masyarakat Adat Orang Laut yang bermukim di Pulau Lipan, sebagaimana telah dikemukaan diatas telah memeluk agama. Namun demikian mereka belum melaksanakan sebagiamana mestinya. Dan, dalam kehidupan mereka sehari-hari pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme masih tampak.
          Hal ini dapat diketahui dari penuturan beberapa informan yang antara lain mengatakan, apabila mereka melalui tempat-tempat yang diyakini ada kekuatan gaib mereka akan minta izin menumpang lewat atau meminta izin menangkap ikan ditempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitu juga kalau mereka mendapat kesulitan seperti gelombang besar, hujan lebat, angin badai ataupun malapetaka lainnya, mereka disamping memohon bantuan kepada Tuhan juga memohon kepada roh nenek  moyang agar mereka terlepas dari marabahaya atau kesulitan yang menimpa.
          Menurut Sudarman Sembiring, dunia roh tempat tinggal para hantu, mambang dan peri, identik dengan tempat-tempat tertentu. Hampir semua orang laut yakin bahwa roh Datuk Kemuning dan istrinya yaitu saka (leluhur) datuk moyang orang laut, bersemayam di Gunung Daik (Lingga). Roh-roh para anggota keluarga berada ditanjung, dipantai, kuala, suak, atau bukit-bukit berbatu. Agar mereka aman melewati tempat-tempat tersebut, orang laut sellau memberi pemakan (sesaji), atau mereka minum air laut sedikit ditempat tersebut untuk  menandakan bahwa mereka adalah “orang sendiri” dan karena itu mereka berharap agar tidak diganggu. (Sembiring, 1993: 335).
         Kenyataan seperti terungkap diatas, menggambarkan bhwa adanya dualisme dalam kepercayaan mereka. Disatu sisi mereka meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa tempat mereka memohon pertolongan dan perlindungan. Sementara disisi lain mereka juga meyakini roh nenek moyang yang akan membantu mereka apabila mereka ditimpa kesulitan.
            Masyarakat Adat Orang Laut pada saat ini, memang tidak lagi mengadakan upacara pemujaan terhadap roh nenek moyang atau mengatar sesaji ketempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau sakti. Tetapi mereka meyakini roh nenek moyang masih memperhatikan mereka, dan begitu juga kekuatan-kekuatan sakti ditempat-tempat tertentu masih ada. Menurut keyakinan mereka apabila mereka tidak mengganggu tempat-tempat tersebut, maka makhluk halus dan kekuatan sakti yang ada di tempat tersebut tidak akan mengganggu mereka.
           Lebih lanjut,mereka juga meyakini apabila seseorang berniat jahat atau merusak tempat-temapt tersebut maka makhluk halus tersebut mengingatkan mereka dengan cara memperlihatkan suatu sosok yang menakutkan, mempermainkan sampan mereka dan adakalanya akan mendatangkan penyakit pada orang tersebut.
            Agar terhindar dari gangguan atau kemarahan makhluk halus yang menempati tempat-tempat yang telah disebutkan diatas, seseorang hendaklah berprilaku sopan, tidak sombong, tidak berkata takabur. Jangan sekali-kali mengusik tempat tersebut dan berkata mengaku pandai dan mengetahui segala-galanya.

ILMU GAIB
         Masyarakat Adat Orang Laut Pulau Lipan masih mengenal adanya ilmu gaib yang berhubungan dengan keselamatan diri dan meramal. Ilmu gaib ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja seperti dukun atau bomo. Untuk menjaga keselamata diri seseorang agar tidak diganggu kekuatan-kekuatan jahat atau roh-roh jahat, dukun/bomo akan memberikan penangkal kepada seseorang berupa benda-benda tertentu yang sudah dimantrainya. Terutama pada bayi dan anak-anak, agar mereka tidak diganggu makhluk halus dan kekuatan-kekuatan jahat makan dukun/bomo akan membuat azimat (penangkal) yang telah di mantrai atau diberi jampi-jampi lalu dikalungkan dileher atau diikatkan dipinggang sibayi/anak tersebut. Penangkal/azimat yang telah di mantrai tersebut akan memiliki kekuatan sakti yang bisa melindungi orang yang memakainya.Adapun ilmu gaib meramal dipergunakan untuk menentukan hari yang baik memulai suatu pekerjaan, meramal kepribadian seseorang dan mengetahui maksud dan tujuan para pendatang (maksud baik/jahat).



Apa saja pembuktian khusus dalam sengketa perkawinan?

thumbnail

Didalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat pembuktian yang secara khusus tentang sengketa perkawinan, yaitu:
       

                   1.   Pembuktian dalam hal cerai talak (pasal 70)

Jika kedua belah pihak tidak dapat didamaikan maka pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Pada sidang tersebut si suami atau di wakilkan oleh kuasa hukumnya mengucapkan ikrar talak yang di hadiri oleh istri atau kuasanya. Jika istri atau kuasanya tidak hadir maka , suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar  talak di persidangan. Dan jika dalam waktu 6 bulan sejak mentapkan hari sidang penyaksian ikrar talak , suami tau wakilnya tidak hadir maka gugurlah kekuatan penetapan tesebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

                2. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (pasal 74).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian , sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

       3.   Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit (pasal 75)

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat suami tidak dapat bekerja atau menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter, dan jika setelah di periksa oleh dokter memang benar penyakit yang di derita oleh suami tadi berakibat tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami maka keterangan dari dokter tadi dapat dijadikan sebagai bukti dalam memperoleh putusan perceraian.

     4. Pembuktian dalam gugatan didasarkan atas alasan syiqaq        (pasal 76).

Apa itu syiqaq? Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri. Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang –orang yang dekat dengan suami ataupun isteri.  Setelah mendengar keterangan dari saksi –saksi yang berasal dari keluarga atau orang –orang yang berasal dari kedua belah pihak maka pengadilan mengangkat seseorang atau lebih dari mereka untuk dijadikan hakim. Tujuan diangkatnya menjadi hakim adalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq

        5.  Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal 87).

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina , sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama  sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Hal ini biasanya dilakukan berkaitan dengan sumpah li’an, yaitu sumpah yang dilakukan oleh suami di persidangan disebabkan karena si isteri di tuduh melakukan zina dan suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi.


Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun semoga bermanfaat bagi teman –teman sekalian.

Perbedaan Penyelidikan dengan Penyidikan

thumbnail


Apa itu penyelidikan? KUHAP pasal 1 angka 5 jo Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 1 angka 9 tentang Kepolisian  memberikan definisi penyelidikan sebagai berikut : “ penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Apakah penyelidikan ini sama dengan resese? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk di periksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Dan orang yang melakukan tugas penyelidikan di sebut sebagai penyelidik, sesuai KUHAP pasal 1 angka 5 jo Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 1 angka 8 yaitu “ penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.
Dalam  rangka  penyelidikan,  penyelidik  mempunyai wewenang sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:
a.        karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1.      menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya  tindak pidana;

2.      mencari keterangan dan barang bukti;
3.      menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4.      mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung-jawab .
b.       atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1.      penangkapan,  larangan  meninggalkan  tempat,  penggeledahan   dan penahanan;
2.      pemeriksaan dan penyitaan surat;
3.      mengambil sidik jari dan memotret seorang;

4.      membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Bagaimana dengan penyidikan? menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang  RI  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah ”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Nah jadi yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik sesuai Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang  RI  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah ”Pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia  atau  pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :
a.        pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b.       pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Jadi penyidik selain polisi negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.
Kalau di dalam bahasa Belanda penyidikan ini sama dengan opsporing. Menurut de pinto, menyidik (opsporing) berarti “ pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”

 Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena  kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:
a.      Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.      Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.       Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.     Melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan;
e.      Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.        Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.      Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau saksi;
h.      Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.        Mengadakan penghentian penyidikan;
j.        Mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung- jawab.

Jadi yang menjadi perbedaannya, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu tindak pidana sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari bukti guna menemukan tersangkanya. Bisa dibilang proses penyelidikan dahulu kemudian baru dilanjutkan dengan proses penyidikan.

Bagaimana sobat daun, apakah sudah tau  perbedaan penyelidik dan penyidik?
Semoga  bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Salam.






Apa itu Hak Ulayat?

thumbnail


Apa itu Hak Ulayat? Hak Ulayat diatur dalam pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat – masyrakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh betentangan dengan undang-undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.”


Prof. Boedi Harsono dalam bukunya tentang Hukum Agraria Indonesia Jilid 1,  Hak ulayat memiliki ketentuan – ketentuan pokok, ketentuan pokoknya adalah sebagai berikut:

      1.    Sebutan dan isinya

Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hukum konkret antara masyarakat – masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang di sebut tanah ulayat. Hak ulayat ini memiliki 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama, yang termasuk bidang hukum publik.

2.    Pemegang haknya

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah atau daerah yang disebut sebagai tanah ulayat itu. Ada yang teritorial, karena warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama.

3.  Tanah yang dihaki

Yang menjadi objek Hak Ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Tidak selalu mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas tanah ulayat suatu masyarakat adat teritorial.

 4.  Terciptanya hak ulayat

Terciptanya hak ulayat ini sobat daun dimulai pada masa nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertetu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat.
Bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya, sehingga mereka menjadi masyarakat hukum adat yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

       5.   Hak ulayat dalam hukum tanah nasional

Nah ini yang terakhir sobat, dan tentunya kita bertanya-tanya eksistensi dari hak ulayat, apakah hak ulayat ini berlaku dalam hukum tanah nasional? Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada sobat. Untuk mengetahuinya bisa dilihat atau di ketahui dari kegiatan kepala adat dan para Tetua adat yang masih diakui sebagai orang yang mengemban tugas wewenang untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat. Meskipun diakui , tentunya dibatasi pelaksanaannya. Dalam artian tentunya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan rasa persatuan dan tidak boleh beretentangan dengan Undang- Undang yang lebih tinggi. 
Hak ulayat yang pada kenyataanya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. untuk sekarang ini, kekuatan hak ulayat semakain berkurang, hal ini disebabkan karena dengan menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat.


Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian.

Prapenuntutan dan Penuntutan

thumbnail


Apa itu prapenuntutan? Didalam KUHAP tidak di jelaskan mengenai definisi prapenuntutan. Menurut Prof. jur Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Hukum Acara pidana “kalau kita telaah pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.” Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenunutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Kemudian, bagaimana dengan penuntutan? Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi penuntutan yaitu: “Menuntut seseorang terdakwa dimuka Hakim adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”
Definisi penuntutan di dalam KUHAP mirip dengan definisi yang di berikan Wirjono Prodjodikoro , tetapi ada perbedaan dalam kata “terdakwa” dimana di dalam definisi yang di sampaikan Wirjono Prodjodikoro dengan tegas kata “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

Lalu siapa yang berhak mengajukan penuntutan? Di dalam pasal 137 KUHAP dengan jelas menyebutkan “ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.
Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu? Kemudian, apakah jaksa agung juga berwenang menuntut siapapun di seluruh Indonesia?

Menurut E. Bon – Sosrodanukusumo di dalam bukunya tentang tuntutan pidana, seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana diangkat. Jadi, seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat menjadi kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.

Jadi bisa di simpulkan tahapan prapenuntutan dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan. Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun, semoga bermanfaat.