Home » » Prapenuntutan dan Penuntutan

Prapenuntutan dan Penuntutan



Apa itu prapenuntutan? Didalam KUHAP tidak di jelaskan mengenai definisi prapenuntutan. Menurut Prof. jur Andi Hamzah dalam bukunya mengenai Hukum Acara pidana “kalau kita telaah pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.” Jadi yang dimaksud dengan istilah prapenunutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Kemudian, bagaimana dengan penuntutan? Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi penuntutan yaitu: “Menuntut seseorang terdakwa dimuka Hakim adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”
Definisi penuntutan di dalam KUHAP mirip dengan definisi yang di berikan Wirjono Prodjodikoro , tetapi ada perbedaan dalam kata “terdakwa” dimana di dalam definisi yang di sampaikan Wirjono Prodjodikoro dengan tegas kata “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

Lalu siapa yang berhak mengajukan penuntutan? Di dalam pasal 137 KUHAP dengan jelas menyebutkan “ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.
Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu? Kemudian, apakah jaksa agung juga berwenang menuntut siapapun di seluruh Indonesia?

Menurut E. Bon – Sosrodanukusumo di dalam bukunya tentang tuntutan pidana, seorang jaksa mempunyai daerah hukum masing-masing sesuai dengan daerah hukum kejaksaan negeri dimana diangkat. Jadi, seorang jaksa di kejaksaan tinggi atau di kejaksaan agung hanya dapat menuntut orang jika ia terlebih dahulu diangkat menjadi kejaksaan negeri yang daerah hukumnya dilakukan delik itu.

Jadi bisa di simpulkan tahapan prapenuntutan dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penuntutan. Demikian informasi yang dapat kami berikan sobat daun, semoga bermanfaat.

Thanks for reading Prapenuntutan dan Penuntutan

« Previous
« Prev Post
Next »
Next Post »

0 comments:

Post a Comment